Pemerintah Tak Akui Kepengurusan PSSI NH Cs

1. Bahwa press conference ini diadakan dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir Kongres PSSI.

2. Bahwa dalam hal ini saya selaku Menpora bersama Ketua Umum KONI/KOI dan jajarannya telah bertemu dan mendiskusikan perkembangan terakhir ini.

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN), Pasal 13, bahwa “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional”.

4. Dalam UU-SKN Pasal 16, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

5. Dalam UU-SKN Pasal 87, bahwa “Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah".

6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 118, bahwa “Pengawasan dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan.

7. Dalam Pasal 90, bahwa “Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga wajib memiliki persyaratan: ...(d) Struktur dan personalia yang kompeten...

8. Dalam Pasal 121, bahwa “Dalam rangka efektivitas pengawasan, menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.” Serta “Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri.”

9. Dalam Pasal 122, bahwa “Bentuk sanksi administratif dimaksud meliputi peringatan; teguran tertulis; pembekuan izin sementara; pencabutan izin; pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian; pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui".

10. Memperhatikan Rekomendasi Kongres Sepakbola Nasional (KSN) bulan Maret 2010 di Malang, terutama butir tentang “PSSI perlu segera melaksanakan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul, saran, dan kritik, serta harapan masyarakat dan mengambil langkah-langkah konkrit sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang diharapkan masyarakat”.

11. Memperhatikan kegagalan Komite Eksekutif PSSI mengikuti ketentuan FIFA Standard Electoral Code di dalam pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang bertugas untuk memilih calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Exco PSSI periode 2011-2015, yang berakhir dengan dibatalkannya seluruh calon oleh Komite Banding Pemilihan.

12. Memperhatikan peringatan Pemerintah bersama KONI/KOI kepada PSSI pada tanggal 21 Februari 2011.

13. Memperhatikan keputusan Executive Committee FIFA pada tanggal 3 Maret 2011 yang mewajibkan diselenggarakannya Kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan, dan kongres pemilihan Executive Committee PSSI paling lambat sebelum tanggal 30 April 2011 yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan FIFA Standard Electoral Code.

14. Memperhatikan kegagalan Executive Committee PSSI di dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan Kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru yang mengakibatkan 78 pemilik suara PSSI yang sah melaksanakan kongres tanpa dihadiri oleh Pengurus PSSI.

15. Memperhatikan laporan dari KONI/KOI berdasarkan hasil pengamatan peninjau dari KONI/KOI yang secara langsung hadir di lokasi kongres.

16. Memperhatikan pula laporan dari berbagai media yang hadir dan meliput situasi yang berkaitan dengan Kongres PSSI di Pekanbaru.

17. Memperhatikan peringatan-peringatan yang dilakukan oleh Pemerintah menjelang kongres di Pekanbaru berkaitan dengan ketidakjelasan undangan, hak suara, peraturan organisasi, agenda, dan jalannya kongres yang harus transparan, demokratis, jujur, dan adil, serta dengan semangat sportivitas, sesuai dengan FIFA Standard Electoral Code dan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan keolahragaan di Indonesia.

18. Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa pengurus PSSI telah meninggalkan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan kongres tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru.

19. Pemerintah dan KONI/KOI beranggapan bahwa persiapan penyelenggaraan kongres tidak mengikuti prosedur dan mekanisme sesuai peraturan yang berlaku, tidak dilakukan dengan profesional, dan tidak dilakukan dengan transparan, demokratis, serta semangat sportivitas. Mekanisme penentuan pemegang hak suara dan distribusi undangan tidak jelas bahkan sampai hari kongres, registrasi peserta kacau, peraturan pemilihan yang akan digunakan dalam penyelenggaraan kongres tidak jelas dan tidak disosialisasikan.

20. Berbagai pihak yang semestinya mendapatkan informasi tentang kongres tidak mendapatkan informasi sebagaimana mestinya mengenai pemegang hak suara, distribusi undangan, peraturan pemilihan, dan sebagainya. Dalam hal ini FIFA Standard Electoral Code, Preamble (Preliminary Remarks) butir (g) mewajibkan Komite Eksekutif untuk menyebarkan informasi umum mengenai pemilihan dan peraturan pemilihan kepada para anggota, badan pemerintah, dan media massa. Dalam hal ini Pemerintah dan KONI/KOI tidak pernah menerima informasi mengenai hal tersebut.

21. Ketidakhadiran Pengurus PSSI di lokasi kongres, khususnya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sampai pada jadwal pembukaan kongres yang telah ditetapkan telah mengakibatkan kebingungan dan ketidakpastian para peserta kongres. Bahkan pengumuman “pembatalan kongres” tidak dilakukan di depan para peserta ataupun di lokasi kongres, melainkan di tempat lain yang tidak diketahui oleh peserta.

22. Peninjau KONI/KOI melaporkan bahwa sejumlah 78 anggota PSSI pemilik hak suara memutuskan untuk membuka dan melanjutkan Kongres PSSI walaupun tanpa kehadiran Pengurus PSSI. Dilaporkan juga bahwa kongres itu telah berjalan dengan baik, tertib, dan demokratis sesuai dengan aturan yang berlaku. Para peserta kongres tersebut telah berhasil mengesahkan peraturan pemilihan, memilih anggota Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Pemerintah bersama KONI/KOI berpendapat sebagai berikut:
I. Menunggu sikap FIFA atas keputusan Kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di Pekanbaru yang diikuti oleh 78 anggota PSSI pemilik hak suara.

II. Jika Keputusan Kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya Kongres PSSI untuk memilih Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI Periode 2011-2015 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh FIFA yaitu sebelum tanggal 30 April 2011.

III. Apabila FIFA bersikap lain, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera diselenggarakannya Kongres PSSI untuk memilih Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan yang baru, dan selanjutnya melaksanakan kongres pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Executive Committee PSSI periode 2011-2015.

IV. Apabila situasi butir III yang terjadi, maka Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa Pengurus PSSI dibawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes tidak kompeten untuk memimpin organisasi PSSI, dan karenanya tidak kompeten untuk menyelenggarakan Kongres PSSI.

V. Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan Kongres PSSI karena ketidak-kompetenan pengurus PSSI, terutama ketidak-tertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidak-bertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut.

VI. Kebijakan ini diambil berdasarkan kewenangan Pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007. Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan persepakbolaan nasional.

VII. Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya.

VIII. Dengan ini pula maka Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015.

IX. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional.

X. Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat.

XI. Pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerja sama dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan kongres PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 yang kredibel.

XII. Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah yang diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang kredibel dan kemajuan sepakbola Indonesia.

XIII. Sudah saatnya sepakbola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat dunia.

XIV. Salam olahraga, jayalah sepakbola Indonesia.

Tertanda,
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Dr. Andi Mallarangeng
Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo
Dikutip dari VIVAnews.com

Buntut Tsunami di Jepang, Nelayan Takut Melaut

Bencana Tsunami yang melanda Jepang beberapa hari lalu berdampak kepada kehidupan nelayan yang sehari-harinya menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan di laut. Dampak Tsunami juga dirasakan oleh ratusan nelayan di Pantai Puger Jember, mereka tidak dapat menjalankan aktifitasnya mencari ikan di laut dikarenakan gelombang ombak cukup besar dan angin cukup kencang.
Para nelayan ini hanya bisa menunggu redanya ombak dan berdoa agar keadaan seperti ini tidak berlangsung lama. Puluhan perahu besar maupun kecil saat ini hanya bersandar di areal dermaga dan sungai. Sementara itu untuk mengisi kekosongan waktu, para nelayan ini memperbaiki kapal dan memancing di sekitar pantai Pancer Puger.
Seorang nelayan yang juga pemilik perahu, Ismail (40) warga Desa Puger Wetan Kecamatan Puger, mengungkapkan perasaan takutnya untuk terjun ke laut saat ini. Menurutnya, nelayan Puger memang terkadang tidak melaut, tetapi pada kali ini terasa beda karena situasinya sedikit mancekam akibat Tsunami yang melanda Jepang maupun beberapa pantai di wilayah Indonesia. “Penghasilan kita sedikit berkurang, akan tetapi keselamatan adalah yang paling utama.”
Pernyataan senada juga diungkapkan oleh temannya, laki-laki yang biasa disapa Cak Pencit (41) beralamat di Dusun Krajan Desa Puger Kulon Kecamatan Puger ini menuturkan, kalau musibah Tsunami di Jepang yang terjadi beberapa hari lalu itu berdampak pada kehidupan nelayan sehari-hari. Para nelayan yang merasakan pada dua tahun terakhir penghasilannya berkurang akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan, sekarang merasa lebih menderita. “Semoga saja kondisi seperti ini tidak berlangsung lama, sehingga para nelayan dapat menjalankan aktifitasnya kembali.” (tfn)

Terlambat Cairkan BOS , Tiga Kementerian Sepakat Jatuhkan Sanksi Finansial Bagi

Lontar News. Langkah tegas diambil Kementerian Pendidikan Nasional, menyusul keterlambatan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh beberapa kabupaten/kota di Indonesia. Sikap tegas ini dilakukan kemendiknas, karena hingga triwulan pertama 2011, baru 182 dari 427 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS kepada sekolah.
Sedang sisanya sebanyak 315 kabupaten/kota belum atau terlambat mencairkan dana yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan pendidikan di sekolah itu. Ada beberapa alasan atas terlambatnya pencairan dana tersebut, diantaranya karena persoalan administrasi dan prosedur pencairan BOS yang sudah ditransfer ke rekening pemda.
“Pemda yang belum menyalurkan dana BOS akan menerima sanksi berupa pengurangan alokasi anggaran dari pemerintah pusat ke daerah pada 2012,” kata Mendiknas Mohammad Nuh, sebagaimana dilansir JPNN, usai membuka Rembuk Nasional Pendidikan 2011 di Depok, 16/3 lalu.
Langkah pemberian sanksi bagi pemda yang terlambat mencairkan dana BOS oleh Kemendiknas ini, ternyata juga disepakati Kemenkeu. Kedua kementerian ini sepakat untuk memberikan sangksi finasial bagi ratusan pemda karena pemerintah sudah memberikan deadline batas akhir penyelauran dana BOS pada Selasa (15/3).
Akan tetapi hingga Rabu pagi, 16 Maret, baru 182 kabupatenh/kota yang menyalurkan dana BOS. Sanksi financial yang akan diberikan kepada semua daerah yang belum menyalurkan dana hingga batas akhir itu juga sudah diumumkan saat rapat kerja dengan komisi X DPR.
“Sanksi yang diberikan bukan pengurangan alokasi dana BOS, tetapi dana-dana transfer dari pusat ke daerah non pendidikan. Banyak dana transfer non pendidikan dari pusat ke daerah itu yang harus di-review,” tegasnya.
Muhammad Nuh berharap, untuk penyaluran BOS tahun 2011, triwulan kedua pada April-Juni harus dilaksanakan tepat waktu. Karena itu kepada Pemda diimbau tidak mengulang kesalahan yang sama dan keterlambatan untuk yang kedua.
Dikatakan Nuh, kompleksitas penyusunan dokumen administratif tidak dapat dijadikan alasan atas terjadinya keterlambatan penyaluran dana BOS. Mengingat daerah lain, seperti Kabupaten Banyumas dan Gorontalo termasuk yang pertama dalam menyalurkan dana BOS. “Memang ada daerah yang baru menyelesaikan pemilukada. Tetapi yang lebih penting adalah komitmen dan kesadaran dari masing-masing kabupaten-kota,” pintanya.
Dukungan untuk memberikan sanksi kepada pemda yang terlambat mencairkan dana BOS juga datang dari Menko Kesra Agung Laksono. Agung menyatakan sepakat dengan rencana pemberian sanksi dengan meminta seluruh daerah mempercepat pengucuran dana BOS.
Sejumlah surat yang dikeluarkan mendiknas dan menteri dalam negeri, kata Agung, seharusnya dapat dijadikan dasar hukum untuk memudahkan pengucuran dana BOS. “Jangan biarkan keterlambatan ini terus terjadi,” katanya.
Dijelaskan Agung, bahwa peruntukan angaran tersebut sudah jelas, sehingga sudah seharusnya bisa dikomitmen seluruh bupati, wali kota dan kepala dinas, demi kemajuan pendidikan nasional. “Kecepatan dan ketepatan itu lebih penting,” tegas Agung (*)