Jual Potensi Jember, Bupati Djalal ke Eropa

LONTAR NEWS
Keinginan kuat Bupati Jember, untuk menjadikan daerah dan yang dipimpinnya, lebih baik dari sebelumnya, ternyata tidak hanya sebatas tataran wacana. Ini dibuktikan, berbagai upaya dilakukan demi terwujudnya obsesi besar menjadikan Jember dan masyarakatnya lebih baik. Salah satu kiat yang dilakukan dalam rangka itu, adalah membuat satu gelaran yang bisa menyedot perhatian orang banyak, tidak hanya lokal, tapi juga nasional bahkan mancanegara. Contoh yang masih hangat di benak masyarakat Jember, adalah gelaran Bulan Berkunjung ke Jember (BBJ).

Meski BBJ tahun 2009 sudah berlalu hingga akhir Agustus lalu, namun gairahnya masih terasa sampai sekarang. Dari perhelatan akbar yang digelar tahunan di Jember ini, diperoleh satu terobosan, yakni menindaklanjuti upaya sosialisasi beragam potensi yang dimiliki Kabupaten Jember.
Dalam kaitan ini, Bupati Djalal, berusaha menjual kekayaan yang dimiliki Kabupaten Jember, pada para pemilik modal di daratan Eropa. “Ijin untuk Pak Bupati sudah turun dari Depdagri,” ujar Saptono Yusuf, Ketua DPRD Jember, dalam sebuah kesempatan.
Ada lima negara yang menjadi tujuan dari acara tandang selama sepekan oleh Bupati Jember itu. Di antara negara Eropa yang didatangi Bupati Djalal dan romobongan itu, adalah Jerman, Italia dan Belanda.
Adapun tujuan dari kepergian ke Eropa, yakni Bupati Djalal bermaksud menjalin kemitraan dengan negara-negara di kawasan itu. “Tujuannya untuk menjalin kemitraan dan membuka pasar yang lebih menjanjikan untuk perdagangan tembakau,” tandas Ketua DPRD Jember dari Partai Demokrat itu.
Upaya Bupati Djalal untuk membuka pasar lebih pasar bagi komoditi unggulan Kabupaten Jember ini, merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang dilakukan bersama pengusaha perkebunan beberapa waktu sebelumnya di Pendopo Wahya Wibawagraha, Pemkab Jember. Dalam pertemuan itu Bupati Djalal, berjanji akan membantu pengusaha perkebunan mengembangkan peluang pasar.
Karena itu untuk menindaklanjuti janji yang pernah disampaikan kepada para pengusaha perkebunan itu, Bupati Djalal, berusaha mencari terobosan pasar di negara-negara daratan Eropa. Diharapkan dari upaya ini, akan ada tindak lanjut yang menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha perkebunan sebagai produsen maupun importir negara-negara Eropa sebagai buyers.
Harapan lain dari terjalinnya kemitraan antara Kabupaten Jember dengan pelaku usaha di Eropa, yakni potensi besar lain yang dimiliki Jember bisa lebih dikenal dan dijual. Potensi itu tidak hanya pada sektor pertanian dan perkebunan saja, tapi juga potensi-potensi lain yang cukup melimpah Jember.
Itu seperti, kepariwisataan, pesta rakyat tahunan BBJ, bidang perikanan dan peternakan serta perkebunan kopi rakyat. Atau potensi lainnya, seperti pertambangan, hasil kerajinan masyarakat atau makanan rakyat yang beragamjenisnya di Jember serta batik Sumberjambe dan sebagainya. “Kita perlu ketemu langsung dengan para investor untuk menanamkan modalnya di Jember, dan hal itu ngak perlu dipersoalkan, semua itu demi kemajuan Jember kedepan,”ujar Kabag Humas Agoes Slameto.
Sebelumnya, dalam rangka yang sama, Pemkab Jember, melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian, mengikuti pameran di sejumlah tempat. Diantara pameran produk yang diikuti Disperindag Pemkab Jember, yakni di Jogyakarta, Bali, Jakarta dan di beberapa tempat lainnya. “Berbagai cara lewat BBJ, info ke 50 kedutaan, pameran diberbagai tempat telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk kunjungan ke luar,”pungkasnya.
Bahkan lebih dari itu, guna penyebaran informasi terkait berbagai kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Jember, serta beragam potensi yang dimiliki, Pemkab Jember, mengirimkan Tabloid Jember Terbina, ke 50 kedutaan yang ada di Jakarta. Publikasi seputar Jember dan potensinya ini juga dilakukan melalui situs www. Jemberkab.go.id. (mc-humaspemkab/Jbr)

Kunjungan Bupati ke Eropa Harus Dilihat dengan Kacamata Positif

LONTAR NEWS.
Keberangkatan Bupati Jember, MZA Djalal, ke sejumlah negara di daratan Eropa, bersama beberapa orang pejabat, yang sempat mendapat sorotan dari sejumlah kalangan mendapat tanggapan dari Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil, SP. Arum mengatakan, kepergian Bupati Djalal, ke Eropa itu, seharusnya tidak dinilai negatif. Mengingat tujuan dari keberangkatannya ke Eropa, dalam rangka menggaet para pemilik modal yang di daratan Eropa, agar mau berinvestasi di Jember.
Arum menegaskan, upaya mencari terobosan atau semacam study banding sebagaimana dilakukan Bupati Jember, MZA Djalal ke Eropa, adalah sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang pemimpin masyarakat sekaligus daerah. Sebab dengan cara itu, paling tidak akan ada gambaran dari apa yang sudah dilihatnya di daratan Eropa. “Wajib bagi seorang bupati sebagai kepala daerah untuk memberdayakan masyarakatnya. Karena itu kepergian pak bupati ke Eropa dalam rangka menggaet investor, haruslah dilihat dengan kacamata positif,” kata HM Arum Sabil, tokoh petani tebu dari Kecamatan Tanggul, sekaligus sebagai Ketua APTRI.
Arum menilai, upaya Bupati Jember datang ke sejumlah negara di Eropa itu, tidak berbeda jauh dengan study banding. Sehingga dari apa yang dilihatnya di Eropa, setidaknya akan ada gambaran, bagaimana pola pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di negara tersebut.
Apakah pola pemberdayaan di Eropa bisa dijalankan di Jember atau tidak. Kalaupun tidak bisa diterapkan sepenuhnya di Jember, menurut Arum, pola pemberdayaan masyarakat di Eropa itu, bisa saja disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan daerah Jember.
“Ini upaya yang bagus. Artinya Pak Bupati mau jemput bola. Kalau tidak mau jemput bola, kapan investor mau datang ke Jember. Karena itu saya sangat setuju dengan upaya ini,” tandasnya.
Hanya saja yang perlu dilakukan oleh Pemkab Jember, berkaitan dengan upayanya menarik investor agar mau menanamkan modalnya di daerah ini, adalah ketersediaan sarana prasarana yang dibutuhkan. Yang paling dibutuhkan oleh pengusaha, agar mereka mau datang ke Jember, menurut Arum, adalah ketersediaan sarana transportasi yang memadai.
Arum menjelaskan, keberadaan lapangan terbang (lapter) Notohadinegoro, yang sampai saat ini belum beroperasi, haruslah segera dioperasikan. Karena bagi penguasa, ketersediaan sebuah lapter sangatlah fital, untuk memudahkan bergerak dari satu daerah ke daerah lain.
Tidak terkecuali dengan Jember. Kalau ingin investor mau menanamkan modalnya di daerah, yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah menyediakan lapangan terbang yang memadai. “Kalau ingin ada investor yang masuk ke Jember, transportasinya harus memadai. Teman-teman saya aja bingung ketika akan datang ke Jember. Mereka tanya, nanti saya akan tidur di mana,” ujarnya.
Ketersediaan bandara yang memadai ini kata dia, sangatlah mutlak bagi Jember, karena jika tidak, maka jangan harap akan ada investor yang mau menanamkan modalnya di daerah ini. “Kalau APBD tidak cukup, minta support APBN. Buatlah bandara sesuai standar nasional,” tandasnya.
Arum yakin, kalau bandara Notohadinegoro bisa dioperasikan, maka akan terjadi pertumbuhan penginapan di Kota Jember. Setidaknya, hotel bintang tiga, akan banyak bermunculan di daerah dengan julukan Kota Seribu Pesantren ini. (gun)

Bupati Djalal Tegaskan Soal LP untuk Pegawai

LONTAR NEWS.
Penantian kalangan pegawai negeri, khususnya guru di lingkup Pemkab Jember, terhadap cairnya uang LP (LP), akhirnya terjawab. Ini setelah, Bupati MZA Djalal, dalam acara Dialog Solutif Bedah Potensi Desa di Desa/Kecamatan Mayang, Rabu (21/10), menegaskan soal uang LP yang banyak dipertanyakan kalangan guru dan pegawai itu.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Bupati Djalal, pada acara peresmian Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, hari Kamis (29/10). Pada kesempatan itu Bupati Djalal kembali menegaskan bahwa uang LP yang diharapkan para pegawai tidak bakalan cair.
Menurut Kepala Bagian Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto, M.Si, bahwa pernyataan yang disampaikan bupati tersebut memperjelas kepada semua pihak, utamanya kalangan PNS, bahwa uang LP tidak akan pernah ada atau dengan kata lain Pemkab Jember belum bisa meluluskan harapan kalangan pegawai itu. “Kalau uang LP diminta, mohon maaf saya belum bisa menuruti,” jelas Agoes, seraya menirukan pernyataan Bupati Djalal.
Kesulitan Pemkab Jember untuk memenuhi harapan kalangan pegawai negeri atas uang LP ini, mengingat keuangan untuk keperluan tersebut tidak tersedia. Terlebih lagi, dana yang dibutuhkan, terbilang cukup besar, bahkan bisa mengganggu program pembangunan.
Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk tahun 2010, hanya sekitar Rp 1,1 trilliun. Dana sebesar ini sebagian besar atau sekitar 60 % dibelanjakan untuk kegiatan rutin, termasuk kebutuhan gaji pegawai negeri, yang nilainya mencapai sekitar Rp 850 milliar.
Sedang sisanya yang hanya 40 %, diperuntukkan bagi kegiatan pemkab. “Kalau hak-hak pegawai ini dituruti semua, maka pemkab tidak akan berjalan. Ada kecenderungan belanja pegawai ini terus naik,” tandasnya
Dijelaskan Agoes, perihal uang LP yang banyak dipertanyakan kalangan pegawai ini memang perlu dijelaskan rinci, agar bisa dipahami bersama dan tidak menimbulkan persepsi macam-macam. Mengingat selama ini, kalangan pegawai, khususnya guru banyak yang menanyakan soal kapan uang tersebut akan dicairkan.
“Ini memang perlu dijelaskan, agar saya tidak di sms terus. Ada yang menanyakan kapan LP cair, mengapa Jember tidak mencairkan LP padahal daerah lain sudah. Malahan ada yang mengatakan, kalau LP tidak dicairkan, saya tidak akan mendukung Pak Djalal (untuk Pilkada 2010),” ujar Agoes, yang lagi-lagi mengutip pernyataan yang disampaikan Bupati Djalal, pada acara Dialog Solutif di Kecamatan Mayang itu.
Hitungan Bupati Djalal, lanjut Agoes, kalau uang LP yang diminta pegawai tersebut dicairkan, maka praktis sisa dana APBD tidak cukup untuk membiayai program pembangunan yang banyak diharapkan masyarakat. Terlebih dari kenyataan yang ada, Kabupaten Jember memiliki banyak perbedaan dibanding kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luasnya wilayah maupun jumlah penduduknya
“Memang Jember besar, tapi rakyatnya juga besar, jumlah penduduknya saja sudah mencapai 2,2 juta. Jember tidak bisa disamakan dengan Bondowoso atau kota Probolinggo,” terangnya.
Karena itu kepada kalangan pegawai, Bupati Djalal, kata Agoes, meminta pengertiannya untuk tidak terus menanyakan dan menagih uang LP. Kata Agoes, bupati juga meminta kepada para pegawai untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah uang LP. “Kita harusnya malu pada masyarakat, karena terus menerus minta tambahan pendapatan,” imbuhnya. (indra).

Pemilu Langsung di Sekolah Dasar

Ketika Demokratisasi Merambah Sekolah Dasar

Seluruh Wali Murid Merasa Bertanggung Jawab Memajukan Sekolah

Tak banyak sekolah yang berusaha melibatkan seluruh wali muridnya untuk ikut berperan penuh dalam proses pendidikan di sekolah. Namun beda dengan yang terjadi di SDN Tanggul Kulon I, Kecamatan Tanggul. Sekolah ini sengaja melibatkan 821 wali muridnya untuk ikut menentukan kemajuan proses belajar, lewat pemilihan komite sekolah yang digelar secara langsung, layaknya pemilihan umum

Proses demokratisasi pada pelaksanaan pendidikan dalam sebuah sekolah, bagi SDN Tanggul Kulon I, Tanggul, dinilai sebagai sebuah keharusan yang mesti dilakukan. Karena dengan begini, wali murid bisa ikut menentukan kemajuan dari sekolah tersebut, tanpa adanya prasangka negatif, kalau misalnya muncul suatu persoalan.
Keterlibatan seluruh masyarakat (wali murid) dalam upaya memajukan dunia pendidikan, sebagaimana obsesi Bupati Jember, MZA Djalal lewat empat program prioritasnya, pendidikan, kesehatan, pertanian dan sarana prasarana, bak gayung bersambut. Masyarakat tidak hanya sebatas memperhatikan perkembangan pendidikan, tapi juga sudah berusaha untuk melibatkan diri secara langsung dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa.
Kepedulian masyarakat yang seperti ini bisa dilihat dari proses pembentukan pengurus Komite Sekolah, yang merupakan lembaga pendamping dalam upaya peningkatan kualitas proses kegiatan belajar mengajar. Komite Sekolah yang di dalamnya beranggotakan atas unsur wali murid, pembentukannya tidak dilakukan lewat penunjukkan, tapi melalui penjaringan calon yang melibatkan seluruh wali murid.
Sebanyak 821 orang wali murid di sekolah itu, diberi kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri menjadi pengurus Komite Sekolah. “Kita memang ingin adanya keterbukaan menejemen. Sehingga dengan cara seperti ini tidak ada lagi kecurigaan, dan seluruh wali murid merasa ikut bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan di sekolah ini,” ujar Hari Mulyo, S.Pd, M.Si, Kepala Sekolah SDN Tanggul Kulon I, Kecamatan Tanggul, yang bangga atas lembaganya, karena berstatus sebagai Sekolah Model dan Favorit di daerah itu.
. Pembentukan pengurus Komite Sekolah di lembaga pendidikan ini, tambah Edy Sucipto, M.Pd, Ketua Panitia Pemilihan, diawali dengan penyebaran formulir pernyataan kesiapan menjadi pengurus komite kepada seluruh wali murid. Dari penyebaran blangko ini, tercatat ada 40 wali murid yang menyatakan kesiapannya menjadi pengurus komite.
Dari jumlah tersebut, hanya 15 orang wali murid yang dinyatakan berhak mengikuti kompetisi pemilihan pengurus komite sekolah, dan yang 25 orang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat. “Mungkin pemilihan pengurus komite sekolah secara langsung dengan melibatkan dan memberi kesempatan kepada seluruh wali murid ini baru di SDN Tanggul Kulon I,”imbuhnya
Dilaksanakannya pemilihan secara langsung untuk kepengurusan komite sekolah ini lanjut Edy, dimaksudkan, untuk menghindari adanya tudingan rekayasa. Karena itu proses pemilihannya pun diawali lewat penukaran kartu undangan yang dimiliki wali murid dengan surat suara.
Selanjutnya, setelah kartu suara dikantongi, wali murid menuju bilik suara untuk menyalurkan hak politiknya memilih calon yang disukai. Menurut Edy, seluruh wali murid mempunyai hak yang sama untuk menyalurkan aspirasi politiknya. “Saya kira ini merupakan cara yang paling tepat dalam membentuk kepengurusan komite sekolah, untuk menghindari kecurigaan,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan, Kabupaten Jember melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Drs Jumari, mengatakan, keterlibatan wali murid dalam proses pemilihan secara langsung dan terbuka ini, menunjukkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap peningkatan kualitas pendidikan semakin baik. Mereka ingin melihat proses pendidikan yang diberikan kepada putera puterinya berjalan dengan baik dan berkualitas. “Ini menunjukkan, seluruh stakeholder merasa ikut bertanggung jawab atas kemajuan pendidikan,” katanya.
Karena itu, dia berharap, kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada calon terpilih hendaknya dapat dijalankan dengan baik. “Tolong kepada yang terpilih kepercayaan masyarakat ini diemban dengan baik. Jangan sampai terkesan, bahwa komite sekolah hanya menjadi tukang stempel saja,”tandasnya.
Untuk diketahui, dari pelaksanaan pemilihan ini, tujuh orang dinyatakan berhak menjadi pengurus komite sekolah. Mereka antara lain, A Solikhin dengan 181 suara, Hj Tien Herlambang 62 suara, Sama’i, 34 suara, Abdul Azis, 29 suara, Desy Y, SE, 27 suara, Suryadi, SP, 21 suara, Musyahwar H, 20 suara.(bhre)