LONTAR NEWS.
Penantian kalangan pegawai negeri, khususnya guru di lingkup Pemkab Jember, terhadap cairnya uang LP (LP), akhirnya terjawab. Ini setelah, Bupati MZA Djalal, dalam acara Dialog Solutif Bedah Potensi Desa di Desa/Kecamatan Mayang, Rabu (21/10), menegaskan soal uang LP yang banyak dipertanyakan kalangan guru dan pegawai itu.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Bupati Djalal, pada acara peresmian Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, hari Kamis (29/10). Pada kesempatan itu Bupati Djalal kembali menegaskan bahwa uang LP yang diharapkan para pegawai tidak bakalan cair.
Menurut Kepala Bagian Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto, M.Si, bahwa pernyataan yang disampaikan bupati tersebut memperjelas kepada semua pihak, utamanya kalangan PNS, bahwa uang LP tidak akan pernah ada atau dengan kata lain Pemkab Jember belum bisa meluluskan harapan kalangan pegawai itu. “Kalau uang LP diminta, mohon maaf saya belum bisa menuruti,” jelas Agoes, seraya menirukan pernyataan Bupati Djalal.
Kesulitan Pemkab Jember untuk memenuhi harapan kalangan pegawai negeri atas uang LP ini, mengingat keuangan untuk keperluan tersebut tidak tersedia. Terlebih lagi, dana yang dibutuhkan, terbilang cukup besar, bahkan bisa mengganggu program pembangunan.
Padahal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk tahun 2010, hanya sekitar Rp 1,1 trilliun. Dana sebesar ini sebagian besar atau sekitar 60 % dibelanjakan untuk kegiatan rutin, termasuk kebutuhan gaji pegawai negeri, yang nilainya mencapai sekitar Rp 850 milliar.
Sedang sisanya yang hanya 40 %, diperuntukkan bagi kegiatan pemkab. “Kalau hak-hak pegawai ini dituruti semua, maka pemkab tidak akan berjalan. Ada kecenderungan belanja pegawai ini terus naik,” tandasnya
Dijelaskan Agoes, perihal uang LP yang banyak dipertanyakan kalangan pegawai ini memang perlu dijelaskan rinci, agar bisa dipahami bersama dan tidak menimbulkan persepsi macam-macam. Mengingat selama ini, kalangan pegawai, khususnya guru banyak yang menanyakan soal kapan uang tersebut akan dicairkan.
“Ini memang perlu dijelaskan, agar saya tidak di sms terus. Ada yang menanyakan kapan LP cair, mengapa Jember tidak mencairkan LP padahal daerah lain sudah. Malahan ada yang mengatakan, kalau LP tidak dicairkan, saya tidak akan mendukung Pak Djalal (untuk Pilkada 2010),” ujar Agoes, yang lagi-lagi mengutip pernyataan yang disampaikan Bupati Djalal, pada acara Dialog Solutif di Kecamatan Mayang itu.
Hitungan Bupati Djalal, lanjut Agoes, kalau uang LP yang diminta pegawai tersebut dicairkan, maka praktis sisa dana APBD tidak cukup untuk membiayai program pembangunan yang banyak diharapkan masyarakat. Terlebih dari kenyataan yang ada, Kabupaten Jember memiliki banyak perbedaan dibanding kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya, baik dalam hal luasnya wilayah maupun jumlah penduduknya
“Memang Jember besar, tapi rakyatnya juga besar, jumlah penduduknya saja sudah mencapai 2,2 juta. Jember tidak bisa disamakan dengan Bondowoso atau kota Probolinggo,” terangnya.
Karena itu kepada kalangan pegawai, Bupati Djalal, kata Agoes, meminta pengertiannya untuk tidak terus menanyakan dan menagih uang LP. Kata Agoes, bupati juga meminta kepada para pegawai untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah uang LP. “Kita harusnya malu pada masyarakat, karena terus menerus minta tambahan pendapatan,” imbuhnya. (indra).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar